| Health News Mon, 27 Dec 2004 09:23:00 WIB Jakarta - Ketua Pengurus Nasional Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Prof Dr H Prijono Tjiptoherijanto menilai kasus-kasus kesehatan reproduksi dan seksual yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung meningkat.
"Kasus-kasus kesehatan reproduksi dari tahun ke tahun bukannya semakin menurun tetapi justru cenderung meningkat," kata Prijono di Jakarta, kemarin.
Prijono mengakui belum ada penelitian yang bersifat nasional, namun dari berbagai penelitian oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi menunjukkan bahwa kasus-kasus kesehatan reproduksi sangat memprihatinkan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya.
Dia menambahkan, peningkatan kasus-kasus kesehatan reproduksi itu antara lain terjadi pada kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD), aborsi yang tidak aman, serta penyebaran virus HIV/AIDS di kalangan remaja dan dewasa.
Selain itu, lanjutnya, angka kematian ibu melahirkan juga masih tinggi dan bahkan tertinggi di Asia Tenggara, yakni 307 kasus dari 100.000 kasus kelahiran pada tahun 2003.
Berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa belum semua remaja mendapatkan informasi tentang kesehatan reproduksi yang benar dan lengkap.
"Mereka justru mendapat informasi dari teman-temannya yang tidak paham masalah kesehatan reproduksi atau dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Prijono, PKBI bertekad untuk terus mendorong dan mengawal amandemen RUU Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan RUU Kesehatan karena kedua RUU tersebut dianggap belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan informasi dan pelayanan terhadap kesehatan reproduksi.
Sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, PKBI menyambut baik terbitnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diharapkan dapat menekan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan.
PKBI sendiri, menurut Prijono, sejak tahun 1990 telah mulai memperjuangkan isu-isu kesehatan reproduksi sebagai program unggulan, dengan menempatkan isu kesehatan reproduksi remaja dan HIV/AIDS serta program pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif.
"Mulai tahun 2005, perhatian PKBI di bidang kesehatan reproduksi dan seksual serta hak-haknya akan lebih difokuskan pada isu-isu tertentu sejalan dengan kerangka kerja International Planned Parenthood Federation (IPPF) di mana PKBI termasuk sebagai anggotanya," jelas Prijono.(iis) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar